Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Pemerintah Amerika Serikat memperluas pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Keputusan penghapusan tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diumumkan secara resmi melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menjelaskan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak langsung menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Pembedaan ini harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat mencakup dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan menuntut pengawasan yang menyeluruh. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga memperhatikan risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Apabila suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Peran Federal Acquisition Supply Chain Security Act dalam Pembatasan AI
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi diterapkan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus mematuhi pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan
Untuk instansi pemerintahan, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk meninjau penggunaan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapan ini dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu sebaiknya memperhatikan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut berpotensi mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Perubahan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat menunjukkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Perusahaan AI asal China tersebut mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga memainkan peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pembuat kebijakan di Washington menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menyampaikan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil merupakan perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.








