Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperluas pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Perintah resmi tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menyatakan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak langsung menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak digambarkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Di antara kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat mencakup dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang menyeluruh. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang tercakup dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat menjangkau penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk meninjau penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Kegiatan pemeriksaan tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang tercakup dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu sebaiknya memperhatikan ketergantungan aplikasi agar tidak mengganggu layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih tinggi. Perusahaan AI asal China tersebut menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China mengemukakan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengembangkan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Kebijakan Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak merupakan pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan ini mungkin mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
