Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Perintah resmi tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Bagian dari kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Lembaga pemerintah juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Peran Federal Acquisition Supply Chain Security Act dalam Pembatasan AI
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council menyusun penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang termasuk dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Proses tersebut dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dalam ekosistem bisnis, kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Persaingan AI Amerika Serikat dan China Semakin Dipengaruhi Keamanan
Kebijakan pemerintah federal menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. DeepSeek sendiri menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Penilaian risiko rantai pasokan juga memainkan peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat membahayakan keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China mengemukakan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Kebijakan Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil merupakan perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dipandang menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini berpotensi mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.








