Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Otoritas federal AS memperluas pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil harus menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengendalikan ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang dianggap berisiko.
Dokumen kebijakan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menegaskan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak langsung menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak digambarkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Salah satu persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Meskipun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Dalam lingkungan teknologi modern, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Instansi federal juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menerbitkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang termasuk dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan wajib mengevaluasi kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Proses tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Ketika pemeriksaan menunjukkan adanya produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus melaksanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu perlu mempertimbangkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut mungkin mengubah keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Perubahan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap sebaiknya menilai risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Pengembang model kecerdasan buatan itu menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Walaupun begitu, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memiliki peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat membahayakan keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI
Kebijakan Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil merupakan perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
