Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Pemerintah Amerika Serikat memperluas pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Keputusan penghapusan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang diperintahkan menghapus layanan tersebut. Pembedaan ini penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menciptakan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat tercakup oleh ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Peran Federal Acquisition Supply Chain Security Act dalam Pembatasan AI
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang termasuk dalam perintah harus mematuhi pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Pengajuan pengecualian perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Pembatasan Teknologi DeepSeek Mengubah Pengelolaan Sistem Pemerintah
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk meninjau penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Kegiatan pemeriksaan tersebut dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu sebaiknya memperhatikan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk menganalisis dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dalam ekosistem bisnis, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Perubahan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak secara otomatis menentukan kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memainkan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengembangkan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI
Perintah Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
